Enam Perangkat Daerah Mulai 'Gerak', Gaji PPPK Paruh Waktu di Lampung Selatan 'Nongkrong' di Depan Pintu Rekening

Gambar ilustrasi

KALIANDA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan bersumpah serapah, eh, bersumpah bahwa uang untuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sudah siap tempel ke rekening. Santai saja.

Keterlambatan yang bikin sejumlah pegawai merengut, kata pihak berwenang, bukan karena dompet pemerintah bolong, melainkan karena dokumen-dokumen yang masih gemar berpelesir di meja-meja dinas.

Sang kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, Rini Ariasih, dengan sabar menerangkan bahwa sebenarnya tombol ‘cairkan’ sudah bisa ditekan sejak awal bulan. Tapi, ya itu, kecepatan pembayaran ternyata sangat bergantung pada kecepatan jari-jari perangkat daerah menggeser berkas.

“Secara keuangan tidak ada masalah. Anggaran sudah tersedia. Tinggal proses pengajuan dari masing-masing perangkat daerah,” ujar Rini, dalam keterangannya, Kamis (5/2/2026), seolah berkata, ‘Kami yang punya uang, tapi kalian yang pegang remote control-nya.’

Rini kemudian mengungkap ‘tokoh antagonis’ dalam drama pembayaran gaji ini, Perjanjian Kinerja (PK). Tanpa PK yang sudah ditandatangani secara elektronik (TTE), gaji hanya akan jadi angan-angan. Konon, masih banyak PK, terutama untuk guru paruh waktu, yang masih bertapa menunggu cap digital.

Namun, Rini berusaha meyakinkan bahwa sistem pembayaran gaji itu bersifat LS (Langsung). Artinya, katanya, bisa dicicil. Tidak perlu menunggu semua PK selesai seperti menunggu semua tamu datang baru mulai makan.

“Contohnya di Dinas Pendidikan yang jumlah gurunya ribuan. Kalau sudah ada 100 orang yang PK-nya selesai, ya langsung diajukan 100 orang dulu. Tidak perlu menunggu semuanya,” jelasnya, menganjurkan strategi ‘sedikit-sedikit jadi bukit’ untuk mengatasi gunung administrasi.

Sampai detik ini, setidaknya sudah ada enam perangkat daerah yang berhasil meloloskan berkasnya dari labirin administrasi dan telah diverifikasi BPKAD. Mereka adalah Dinas PPPA, Kesbangpol, Bappeda, Perkim, serta Kecamatan Tanjung Bintang dan Way Sulan. Selamat!

Sementara itu, Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta BKD dilaporkan masih dalam tahap verifikasi kelengkapan dokumen, atau dengan kata lain, masih bertarung dengan mesin fotokopi dan stempel.

“Sudah ada enam perangkat daerah yang berproses. Berkasnya sudah diverifikasi dan siap dicairkan hari ini,” kata Rini penuh harap.

Masalah lain yang muncul ternyata bukan cuma di tingkat dinas, tapi juga di tingkat rekening. Ternyata masih banyak PPPK Paruh Waktu, khususnya guru, yang belum memiliki rekening Bank Lampung. Padahal, bank itulah yang ditunjuk sebagai ‘pintu masuk’ gaji. Gaji sudah mau datang, tapi alamatnya belum jelas.

“Mereka kebanyakan belum memiliki rekening Bank Lampung. Ini perlu segera dilengkapi agar proses pembayaran bisa berjalan lancar,” tambahnya, mengingatkan pentingnya sebuah rekening bank dalam transaksi abad ke-21.

Pemkab Lampung Selatan pun berpesan kepada semua perangkat daerah, tolong percepat, dan pastikan dokumennya lengkap. Dengan koordinasi yang lebih intensif (dan mungkin sedikit desakan), pemerintah daerah yakin gaji para PPPK Paruh Waktu yang sudah bekerja sejak akhir Desember 2025 itu bisa segera mampir ke rekening masing-masing. (*)