JAKARTA – Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi sejak awal tahun, Direktorat Jenderal Imigrasi justru mencatatkan pencapaian gemilang. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor visa berhasil melesat 6,42% sepanjang semester I tahun 2026, menyentuh angka Rp2.815.639.500.000, melonjak dibandingkan periode sama tahun 2025 yang tercatat Rp2.645.712.900.000.
Namun, di balik kenaikan pendapatan itu, terdapat strategi besar yang tengah dijalankan. Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, dengan tegas menyatakan bahwa institusinya kini bertransformasi, bukan lagi mengejar kuantitas, melainkan mengutamakan kualitas pelayanan dan pengawasan berbasis efisiensi.
"Kami mengedepankan transformasi digital dan selective policy untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang masuk ke Indonesia memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional, tanpa mengabaikan aspek keamanan negara," ujar Hendarsam dalam konferensi pers, Senin (6/7/2026).
Meskipun pendapatan meningkat, total penerbitan visa sepanjang semester I - 2026 justru mengalami penurunan 6,77% - dari 4.209.465 penerbitan di 2025 menjadi 3.924.500 di 2026.
Fenomena menarik terlihat pada kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang menyusut drastis hingga 87,91% , dari 438.423 penerbitan pada 2025 menjadi hanya 52.999 di periode yang sama tahun ini.
Sebaliknya, visa kunjungan indeks C1 justru menanjak 2,76% dengan total 3.829.902 penerbitan, dibandingkan 3.726.855 pada tahun sebelumnya. Ini menunjukkan pergeseran menuju skema visa yang lebih selektif dan produktif.
Dominasi wisatawan mancanegara atau asing masih dipimpin oleh Australia dengan 848.802 kunjungan, disusul China (668.432), India (334.107), Korea Selatan (202.101), dan Amerika Serikat (186.463).
Implementasi Golden Visa mulai menuai hasil. Tercatat 143 penerbitan hingga Juni 2026. Sementara itu, jenis visa yang paling diminati diantaranya adalah Visa on Arrival (VOA) 3.481.490 penerbitan, Visa kunjungan indeks C1: 113.323 penerbitan, dan Visa kunjungan indeks C20 (instalasi alat) 83.852 penerbitan
Di sisi penegakan hukum, Imigrasi telah menjalankan 10.911 tindakan administratif keimigrasian, yang meliputi 3.260 pembatalan izin tinggal dan deportasi terhadap individu yang terbukti melakukan kegiatan berbahaya, mengancam ketertiban umum, atau melanggar peraturan perundang-undangan.
Tak hanya itu, 23 WNA telah diproses secara hukum rinciannya 17 orang masih dalam tahap penyidikan, 4 orang dalam proses persidangan, dan 1 orang telah memperoleh keputusan hukum tetap (inkrah).
"Setiap tindakan administratif, mulai dari penangkalan hingga deportasi, merupakan langkah kami untuk menyaring kualitas orang asing yang masuk untuk meminimalisasi potensi risiko yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban nasional," tegas Hendarsam.
Tak hanya sampai disitu, selama enam bulan terakhir, Imigrasi juga mencatat 401 WNI dan 36 WNA dicegah keluar Indonesia atas permintaan aparat penegak hukum. Kemudian 2.102 WNA masuk daftar penangkalan, dengan 93,2% di antaranya (1.959 orang) terkait pelanggaran keimigrasian, dan 1.704 penundaan keberangkatan terhadap pelintas berisiko.
Sedangkan untuk layanan Domestik di dalam negeri, Imigrasi menerbitkan 1.673.816 paspor, dengan 9.017 permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. Untuk warga asing yang menetap, tercatat 23.082 penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ITAS), 3.330 penerbitan Izin Tinggal Tetap (ITAP). Selain itu, 54 permohonan Global Citizenship of Indonesia telah diproses.
Lalu Lintas Perbatasan nyaris seimbang. Dari data perlintasan menunjukkan keseimbangan yang nyaris sempurna yakni, Kedatangan 12.891.069 dan Keberangkatan: 12.866.474.
Menutup keterangannya, Hendarsam menegaskan optimisme dan komitmen jajarannya untuk terus memperbaiki ekosistem pelayanan publik di paruh kedua tahun 2026.
"Capaian semester pertama ini menjadi batu loncatan bagi kami. Ke depan, kami akan terus mengupayakan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian yang lebih baik serta mampu merespons tantangan global yang semakin dinamis," tutupnya. (*)
