JAKARTA — Langkah revolusioner dalam pengawasan keimigrasian di perbatasan Indonesia kini mulai diinisiasi melalui kolaborasi strategis antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (FTMD ITB). Konsep yang diusung adalah "Pagar Digital"—sebuah sistem pengawasan berbasis drone yang dirancang untuk memantau jalur-jalur rawan di sepanjang garis perbatasan darat dan laut Indonesia.
Ide besar ini berawal dari pengalaman langsung Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, saat mengunjungi ajang Eksibisi Pertahanan di Singapura beberapa bulan lalu.
"Berawal dari keprihatinan dan rasa penasaran saya waktu menghadiri di Eksibisi Pertahanan di Singapura beberapa bulan lalu. Di situ saya lihat ada berbagai macam teknologi canggih untuk pengamanan perbatasan dan lainnya. Tapi kok ternyata tidak ada buatan anak bangsa. Padahal SDM kita di dalam negeri punya daya saing yang cukup tinggi untuk menghasilkan kualitas produk yang setara," tutur Hendarsam.
Dari situlah, ia menggandeng salah satu kampus terbaik di Indonesia di bidang teknologi untuk menciptakan terobosan yang tidak hanya canggih, tetapi juga merupakan produk kebanggaan anak negeri.
"Dari situlah saya terpikirkan untuk mencoba menggandeng kampus terbaik di Indonesia di bidang teknologi, untuk menginisiasi 'Pagar Digital', sistem pengamanan perbatasan dengan menggunakan drone. Kita ini punya 3.111 km wilayah perbatasan darat yang sangat luas dan rawan perlintasan ilegal," lanjutnya.
Dari total 3.111 kilometer perbatasan darat yang membentang dari Kalimantan, Papua, hingga Nusa Tenggara Timur, hanya tersedia 18 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB). Namun kondisi di lapangan masih jauh dari ideal.
"Dari jumlah tersebut (3.111 km), hanya tersedia 18 PLBN (Pos Lintas Batas Negara) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB) di Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Itupun ada tiga PLBN yang belum aktif dan hanya 7 Pos Lintas Batas yang memang ada perlintasannya. Sisanya masih belum aktif atau terkendala dengan Perjanjian Lintas Batas," jelas Hendarsam.
Data dari Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Darat periode Januari–April 2026 mencatat volume pelintas resmi mencapai 679.867 orang. Namun, ancaman terbesar justru datang dari pelintas ilegal yang memanfaatkan jalur tikus di sepanjang perbatasan.
Menghadapi kompleksitas pengawasan, Imigrasi memutuskan untuk memprioritaskan Pagar Digital di kawasan yang paling kritis:
"Pagar Digital ini kami prioritaskan pada wilayah darat di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, dan Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Sementara untuk wilayah laut, fokus diarahkan ke Kepulauan Riau, Batam, dan jalur-jalur penyeberangan sekitarnya," papar Hendarsam.
Imigrasi berencana mengoptimalkan drone hasil pengembangan ITB sejak 2019 yang diproduksi bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Drone ini dirancang untuk beroperasi nonstop 24 jam di garis perbatasan dengan memanfaatkan pasokan daya dari panel surya.
Sistem ini mengombinasikan dua tipe drone dalam satu kesatuan, yang pertama Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance) — terbang konstan di ketinggian 1.000 meter selama 24 jam untuk pemantauan perimeter jarak jauh dan kemudian Drone Mantis — melakukan pendekatan taktis dan intersepsi visual jarak pendek setelah HALE mendeteksi pergerakan mencurigakan.
Sebelumnya, teknologi ini telah diuji coba di sektor agrikultur dengan hasil yang memuaskan. Hendarsam menegaskan bahwa Pagar Digital bukanlah penghalang fisik, melainkan sistem deteksi dini yang mampu memberikan kesadaran situasional secara langsung.
"Pagar digital memang tidak secara fisik bisa menghentikan orang, tetapi memberikan kesadaran situasional (situational awareness) secara real-time. Saat drone mendeteksi pergerakan di blind spot perbatasan, sistem langsung mengirimkan koordinat ke pos imigrasi atau penjaga perbatasan terdekat. Langkah ini bisa memangkas waktu respons patroli konvensional secara drastis," tambahnya.
Keunggulan lain dari sistem ini, kata Hendarsam adalah efisiensi dan keamanan personel.
"Drone juga memperluas daya jangkau petugas kami. Mengingat luasnya wilayah pengawasan, keberadaan mata udara yang cepat dan fleksibel memberikan data awal yang akurat sebelum tim bergerak melakukan penindakan. Ini jauh lebih hemat dibandingkan harus mengoperasikan aset udara berawak," papar Hendarsam.
Dalam rencana jangka panjang, Pagar Digital diproyeksikan menjadi fondasi utama dalam membangun kemandirian siber (cyber security) di lingkungan keimigrasian nasional.
"Kerjasama antara Imigrasi, ITB, dan PT DI adalah upaya kami untuk memastikan bahwa pengawasan kedaulatan negara tidak bergantung pada sistem asing. Dengan mengamankan jalur-jalur tidak resmi lewat teknologi siber dan patroli udara domestik, kita dapat meminimalkan celah bagi pelaku TPPO maupun pelintas ilegal, sekaligus mengaktualisasikan kemandirian teknologi nasional secara berkelanjutan," tutupnya. (*)
