KAMBOJA – Di tengah megahnya candi Angkor Wat, Indonesia justru mencuri perhatian di ajang internasional! Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, memukau peserta The 29th ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) yang digelar 23–25 Juni 2026, dengan memaparkan tiga pilar strategis yang menjadi tulang punggung sistem keimigrasian Indonesia.
Bukan sekadar teori, strategi ini sudah terbukti menggigit! Fokus utamanya, penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan ketat warga negara asing (WNA), dan integrasi layanan digital canggih.
Dengan penuh percaya diri, Hendarsam membeberkan rahasia ketahanan imigrasi Indonesia di hadapan para delegasi ASEAN.
"Penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing (WNA), serta integrasi layanan digital menjadi tiga pilar yang menopang sistem keimigrasian Indonesia. Didukung dengan kolaborasi lintas instansi, kami telah mampu mendeteksi dini pelanggaran keimigrasian dan kejahatan transnasional, baik sebelum, saat, maupun setelah pemeriksaan dilakukan," tegas Hendarsam dalam sambutan pembukaannya.
Dirjen Imigrasi membeberkan bagaimana Indonesia tak main-main dalam pengamanan perbatasan. Melalui Passengers Analysis Unit (PAU) di setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Immigration Traffic Monitoring Center (ITMC) di tingkat pusat, analisis berbasis risiko dijalankan secara real-time.
Hasilnya? Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang terintegrasi dengan Kepolisian RI terbukti ampuh membongkar jaringan kejahatan. Bukti nyata, 210 WNA berhasil diamankan di Batam awal Mei 2026 karena kasus penipuan investasi daring. Ini adalah pukulan telak terhadap penyalahgunaan izin tinggal!
Di hari yang sama, momen bersejarah terjadi. Hendarsam bertemu langsung dengan Department of Home Affairs (DHA) Australia dalam pertemuan bilateral yang penuh makna.
"Saya hari ini berkesempatan berdialog dengan DHA Australia. Kebetulan momennya pas, kami usulkan agar untuk prosedur penerbitan Visa Kerja dan Liburan (Working Holiday Visa) untuk WNI, dapat secara proporsional dikelola oleh pemerintah Australia. Usulan kami adalah dengan Sistem Undian (Ballot System) yang lebih sesuai untuk menjamin aspek keadilan, transparansi, serta efisiensi dalam pengelolaan kuota pendaftar yang tinggi dari Indonesia," ungkap Hendarsam.
Tak berhenti di situ, Indonesia mendapat kepercayaan besar sebagai Voluntary Lead Shepherd (VLS) untuk isu People Smuggling dalam implementasi Plan of Action (PoA) DGICM.
Sementara itu, negara ASEAN lain juga memegang peran strategis. Kamboja memimpin Intelligence Data Sharing Protocol, Malaysia menangani Foreign Terrorist Fighters Movement, Singapura fokus pada Fraudulent Travel Documents, dan Brunei Darussalam mengurusi Consular Matters.
Dengan penuh semangat, Hendarsam menutup paparannya dengan pesan yang menggema di ruang sidang.
"Tantangan kejahatan lintas negara memerlukan penyelesaian yang terintegrasi. Melalui mandat Indonesia sebagai Lead Shepherd penanganan penyelundupan manusia, kami mendorong komitmen nyata seluruh anggota ASEAN untuk memperkuat pertukaran informasi intelijen dan penyelarasan teknologi demi kawasan yang lebih aman dan tangguh," tutup Hendarsam.
Indonesia tak hanya bicara, tapi bertindak. Di bawah kepemimpinan Dirjen Imigrasi, negeri ini membuktikan diri sebagai garda terdepan dalam menciptakan kawasan ASEAN yang lebih aman, terkendali, dan berkeadilan. (*)
